Pemilu 2009. 090409.
Tidak ada pembukaan indah pada di awal tulisan ini. Sedih, prihatin, emosional, dan pasrah. Pemilu mulai berjalan tahun 1955 hingga 2004 masih menyiksakan tanda tanya. Apakah pemilu -pemilu yang diadakan dahulu memanglah jurdil, tanpa ancaman dan paksaan, sedang bersih? Lalu bagaimana dengan pemilu 2009 sekarang, apakah akan tetap sama dengan pemilu sebelumnya?
Pahit. Demokrasi menjadi hina di tanah pertiwi. Ia telah diperkosa oleh segelintir kelompok yang mengatasnamakan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Dan darahnya sendiri diminum layaknya seperti anjing oleh orang - orang yang mendongeng tentang negeri impian. Lalu kita masih saja diam melihat tingkah laku mereka. Memang lucu, saya sendiri sempat tertawa melihat tingkah laku mereka. Bersolek di depan layar kaca, bermanis muka pada kaum proletar, petani, bahkan janda-janda tentara. Tangan-tangan mereka dihias sehingga menyerupai tangan Tuhan, di mana nasib kita seakan bisa berubah jika dirangkulnya.Pada demokrasi, aku titipkan setangkai mawar dan melati, ku harap kau kan hidup kembali pada anak cucuku yang menghargai sejarah negaranya.
Perjalanan pemerintahan sekarang tak hayal adalah buah hasil dari pemilu tahun 2004. Di mana menghasilkan pemimpin yang plin-plan, egois, dan tertutup. Pemilu yang menghasilkan koalisi yang porsinya seakan sudah dipesan jauh sejak pra-pemilu. Penetapan wakil-wakil berdasarkan pesanan rekanan kelompok karena telah mendukung. Hingga apa yang terjadi sekarang, kebijakan yang dihasilkan juga berdasarkan pesanan dari kelompok-kelompok itu juga. Reshuffle beberapa jajaran wakil pun hanyalah rotasi dan penjegalan karena sudah keluar dari aturan main yang ditetapkan mereka. Azab telah datang, tsunami dan lumpur lampindo masih saja menyiksakan masalah. Jika kita tilik ke Aceh, masih ada beberapa keluarga yang masih tinggal pada tempat-tempat semipermanen, bertenda-tenda, atau papan-papan kayu. Lalu lumpur lapindo, bencana nasional yang telah berusia 2 setengah tahunan di daerah Sidoarjo menyisakan puluhan keluarga yang harus rela mondar-mandir mencari bantuan, demo ke sana ke mari, menuntut hak atas kesejahteraan mereka. Padahal salah satu menteri yang bertanggung jawab atas bencana nasional ini adalah salah satu anggota keluarga pemilik PT. Lapindo Berantas Tbk. Sayang, lagi-lagi pemimpin kita sekarang tidak memiliki rasa malu. Belum pernah kita mendengar para pemimpin yang mau MEMINTA MAAF dengan setulus-tulusnya kepada RAKYAT INDONESIA atas kedua bencana ini. Malah melempar-lempar kesalahan dan menutupinya. Jijik rasanya untuk dilihat.
Memasuki ke pemerintahan yang baru. Para elit politik seakan berbondong-bondong mengikuti audisi menyanyi sebuah stasiun televisi, berlomba mempercantik diri dihadapan rakyat. Mereka yang telah merasakan nikmat duduk di kursi empuk dengan gaji yang standar NAMUN dengan tunjangan yang berlipat-lipat jumlahnya tak ingin kehilangan itu semua. Mungkin saja utang-utang mereka pada pemilu 2004 belumlah lunas atau mereka belum mendapatkan benefit yang dipandangnya belum cukup untuk saat ini. Dari elit politik tingkat teri hingga tingkat mucikari, mulai mencari kendaraan-kendaraan politiknya kembali. Ada yang masih setia dengan kelompoknya. Atau ada yang merasa kurang puas karena persaingan atau lain hal maka mencari yang baru. Senayan seakan libur beberapa bulan terakhir. Mereka kembali ke tanah ibu mereka mencari massa, mencari dukungan. Pemerintah sekarang sama halnya dengan pemerintahan Perancis pada masa Louis XIV, pemerintahan sekarang sedang mengalami yang namanya VACUUM OF POWER. Lembaga setingkat legislatif dan eksekutif dari tingkat provinsi hingga presiden sedang safari menggunakan sebagian fasilitas negara mengampanyekan dirinya dan kelompoknya. Untung tidak adanya chaos yang begitu besar melanda ibukota. Karena bisa dibayangkan jika memang timbul chaos yang besar dan menuntut adanya pemimpin yang bertanggung jawab, sedang mereka pergi cuti ke daerah-daerah, bisa dipastikan Senayan dan Istana dapat di duduki dengan leluasa. Pahlawanku saatnya engkau bangun.
Kampanye 2009 terbuka dimulai dengan aksi kampanye damai yang motori KPU malah berisikan pertandingan tinju antar anggota sebuah parpol. Menarik, selain para caleg memiliki prasyarat pintar dalam orasi politik ternyata mereka juga harus pintar dalam adu jotos. Mungkin bisa jadi usulan kepada KONI di pekan olah raga nasional menambah satu cabang baru yaitu olahraga tinju legislatif. Lucu sekali. Kampanye. Jika kita tengok dari masanya orde baru hingga sekarang tidak banyak berubah. Yang terlihat berbeda jelas adalah kuantitas massanya saja. Dulu untuk sebuah parpol bisa sangat banyak sekali karena hanya tiga parpol dan sekarang massa berkurang karena terbagi dalam 38 parpol. Saya pikir yang mengikuti kampanye tidaklah semua yang loyal pada partai yang diikutinya. Alasan saya yang pertama adalah mereka mengikuti karena dorongan teman satu profesi dengannya atau dengan kata lain mengikuti tren teman sejawatnya. Alasan yang kedua adalah iming-iming yang diberikan pihak panitia dalam bentuk uang atau doorprize (bentuk halus dari money politic) setelah acara kampanye. Salah satu contoh yang menarik adalah pembakaran bendera demokrat oleh para peserta kampanye karena batalnya pembagian doorprize yang berujung penyitaan truk pengangkut hadiah doorprize oleh peserta kampanye. Atau kisruhnya kampanye PKS di Maluku pada masa awal kampanye karena tidak meratanya pembagian snack oleh panitia. Saya pikir bentuk kampanye terbuka tidak memberikan efek yang terlalu besar bagi sebuah parpol. Karena kita tidak bisa membedakan mana peserta yang loyal kepada partainya dan yang tidak loyal. Adu besarnya massa antar partai bukan menjadi cermin bahwa yang besar itu besok yang menang.
Malahan semakin besarnya massa, potensi pelanggaran kampanye sendiri semakin besar. Kita bisa lihat anak-anak dieksploitasi untuk ikut terjun ke jalan, berjingkrak-jingkrak dengan bapaknya atau kakak-kakak mereka. Dirangkul ibunya berpanas-panas mendengar ceramah yang belum pasti ia tahu apa artinya, ikut bertepuk tangan, mendapat balon sebagai hadiah. Bahkan sampai ikut goyang dan melihat tingkah penyanyi dangdut yang senonok. Pedih, perih, dan prihatin. Anak-anak masuk dalam kategori bukan pemilih harus ikut-ikutan menyemarakan pesta semu ini. Yang saya khawatirkan adalah si anak dapat menyerap apa yang mereka lihat dan rasakan sehingga memicu dirinya dapat mengidentifikasikan dirinya sejak kecil dengan partai. Tetapi hati saya sedikit terobati dengan adanya foto seorang anak berseragam sekolah mengangkat kertas yang bertuliskan "JANGAN BAWA AKU KAMPANYE, BU".Pelanggaran kedua adalah pelanggaran lalu lintas. Tanpa helm, berknalpot blombongan, berboncengan tiga orang atau lebih, dan memakai artibut berlebihan yang membahayakan pengendara lain, hingga tidak mematuhi rambu-rambu jalan. Seakan-akan jalan yang digunakan kampanye adalah jalan milik partainya sendiri. Padahal jalan itu walau sudah rusak, tetap saja menggunakan uang rakyat bukan uang partai. Sangat disayangkan juga, beberapa waktu yang lalu saya yang pertama melihat partai yang baik sopan satun dan kadernya berakhlak mulia semua, ternyata massa yang berkampanye masih tetap juga melakukan pelanggaran.
Pelanggaran diluar kampanye adalah bentuk money politic. Karena yang bersaing bukan saja partai tetapi juga caleg dalam dan luar partai sendiri. Uang, siapa sih yang tidak mau uang? Dari kyai-kyai sampai para pelacur semua mau jika diberi uang. Dan untuk apa uang dibagi jika bukan untuk memilih siapa yang membagikan. Dan money politic sendiri sekarang telah bergeser ke tren baru yaitu dalam bentuk doorprize. Tapi yang sangat disayangkan adalah seperti pada kampanye PAN di Pulau Buton. Saat kampanye berlangsung diadakan pembagian uang, tidak tanggung-tanggung nilainya yaitu Rp 50.000,00. Jumlah satuan yang terlampau tinggi. Uang itu dilempar satu persatu kepada para peserta dan simpatisan, sehingga mereka layaknya anjing-anjing rabies berebut uang dengan sesamanya.Huh. Namun saya salut dengan beberapa warga di daerah Sleman, Yogyakarta, mereka secara terang-terangan menolak uang yang diberikan atas nama apapun.
Sekarang menuju ke KPU. Saya pribadi menilai KPU sekarang lebih PRIMITIF daripada KPU tahun 2004. KPU sekarang lebih terkesan tidak informatif dan menutup diri. Ada yang membuat saya heran tentang KPU, yaitu pengalokasian dana untuk menyortiran DPT(Daftar Pemilih Tetap) yang saya dengar dana tersebut hingga mencapai nominal tiga trilliun rupiah. Hebat sekali. Jika itu benar adanya maka dana tersebut berpuluh kali lebih banyak dari dana saat KPU 2004. Dan dengan dana sebesar itu semestinya akan didapatkan data yang seakurat mungkin. Tetapi apa yang kita lihat dan dengar di televisi adanya permasalahan DPT ganda dan yang belum terdaftar sebagai DPT jumlahnya ratusan ribu orang seluruh Indonesia. Bahkan masalah ini menjadi problem hingga H-1 pemilu. Daftar DPT adalah hal pokok terpenting dari pelaksanaan pemilu. Keakuratan data diperlukan karena ini menentukan jumlah logistik kartu suara tiap daerah. Lalu yang dipertanyakan dana itu untuk apa aja sih kok tidak bisa menghasilkan data yang akurat, seakan-akan KPU hanya mengambil data yang ada di tiap pemerintahan tingkat kelurahan dengan tidak memverifikasi kembali ke lapangan. Ke depannya, di sinilah peran pemerintah untuk menjadikan sistem administrasi yang transparan, fleksibel, dan up to date sehingga tidak terjadi lagi adanya DPT ganda dan yang belum terdaftar. Karena data ini juga bukan hanya untuk pemilu, tetapi juga untuk kegiatan pemerintahan yang lain. Keheranan yang kedua adalah tentang perencanaan yang telah matang yang telah dilakukan oleh tim IT KPU ditolak mentah-mentah oleh Ketua KPU tanpa menyebutkan alasannya dan malah membuat persetujuan dengan instansi pemerintah yaitu BPPT. Saya pikir langkah ini sungguh diluar dugaan dan mengecewakan. Karena tim IT KPU sendiri merupakan tim ahli dibidangnya akan tetapi dikebiri dengan MoU oleh BPPT dengan perencanaan teknologi yang seadanya karena keterbatasan waktu. Logistik juga menjadi gosip di media massa. Masalah ini sendiri menurut saya adalah sebagian dari buah hasil kesalahan penetapan DPT. KPU Pusat sebagai sentral menerima data jauh hari sebelum pemilu diberikan data yang tak up to date. Sehingga kuantitas kertas kertas suara menjadi begitu minim. Di sini KPU tidak mempunyai ketegasan, KPU masih saja mau menerima permintaan penambahan surat suara dengan kuantitas tiap daerah yang tidaklah banyak tetapi ini sangat merepotkan. Lain hal adalah kondisi surat suara itu sendiri, harga tender yang begitu ditekan menyebabkan hasil kertas surat suara tidaklah sempurna. Banyak sekali kesalahan seperti semprotan tinta yang menutupi gambar atau tulisan, terdapatnya lubang dalam surat suara, hingga proses pelipatan yang dapat menyebabkan kertas suara dianggap tidak sah. Sidak yang dilakukan KPU sendiri tidak menjamin meningkatkan kualitas surat suara. Mengenaskan, di salah satu kota di Jawa Tengah, angggota KPU menugasi salah satu SMK agar muridnya dapat membantu melipat kertas surat suara karena kurangnya SDM dan dana dari KPU. Ironis, sangat tidak profesional, dan mencoreng dunia pendidikan yang independent. Mungkin terkait permasalahan yang ada disekitar KPU dapat diselidiki oleh KPK setelah terlaksananya pesta semu ini.
Penutup tulisan ini akan membahas tentang GOLPUT. Menurut penulis golput dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu golput administratif, golput teknis, dan golput ideologi. Golput administratif adalah golput yang tidak disengaja karena faktor tidak tercantum dalam daftar DPT, ini terjadi pada pemilih pemula dan pemilih yang meninggalkan daerahnya. Sedangkan golput teknis dilakukan oleh para pemilih karena kurangnya informasi sehingga suara yang sebenarnya sah pada surat suara menjadi dianggap tidak sah. Golput teknis sendiri terjadi pada para pemilih pemula dan orang tua yang tidak rajin mendengarkan informasi. Terakhir adalah golput ideologi, ini dilakukan karena memang pemilih KURANG YAKIN DENGAN CALEG SEKALIGUS PARTAI sehingga dengan sengaja membuat suaranya tidak sah. Golput sebenarnya telah diprediksi akan mencapai 40% dari total suara. Sehingga timbul apa yang dinamakan FATWA HARAM MUI tentang GOLPUT. Seakan-akan MUI didesak oleh beberapa pihak yang ketakutan terjadinya golput. Sungguh sangat disayangkan, fatwa ini seperti dipolitisi. Jika kelompok atau partai menyuruh kita tidak GOLPUT tetapi mereka tidak bisa merubah sikap mereka yang seperti anjing-anjing liar itu. Karena anggapan saya golput sendiri merupakan wakil dari suara pemilih. Mereka memilih golput karena melihat tingkah laku caleg, partai dan DPR sebelumnya tidak akan merubah kondisi Indonesia ke arah lebih baik. Jika memang ada partai yang mengiklankan di bahwa partai itu bersih dan peduli. Akan tetapi mereka masih saja membiarkan atributnya terpasang dan kader-kadernya berkampanye personal dihari tenang. Menurut saya kampanye personal yang mengatasnamakan kader atau bukan di masa tenang pemilu tetap saja merupakan kampanye terselubung dan harus dibumihanguskan. Mereka tetap saja akan mencuci otak dengan tulisan atau perkataan yang manis walaupun mereka tidak mengatasnamakan sebagai kader melainkan sekedar simpatisan. Mereka telah merusak citra partai yang diusung mereka sendiri. Saya sangat pesimis, ke arah mana politik Indonesia ini mengalir dan bagaimana cara yang terbaik mendidik tingkah laku mereka yang berpolitik?
Ketakutan GOLPUT telah dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Memang prediksi yang muncul jumlahnya akan lebih banyak dari tahun 2004. Mereka yang berpolitik dan bercaleg menganggap GOLPUT akan menyebabkan chaos yang setingkat dengan yang terjadi di tahun 1998. Saya pikir orang yang akan golput secara murni adalah orang-orang yang pasif, orang-orang yang berpikir, bukan orang-orang yang anarkis seperti orang kampanye dijalan. Bahkan jika memang terjadi chaos, justru disebabkan oleh orang-orang yang kalah dalam pemilu itu sendiri, mereka akan mengadu domba dan menyalahkan orang lain. Golput adalah refleksi akan peringatan dari rakyat bahwa rakyat butuh sesuatu perubahan, butuh keharmonisan, dan butuh seseorang yang mengerti akan nasibnya. Mereka telah bosan melihat sirkus politik senayan. Tetapi mengapa harus golput, barangkali saya akan menjawab sebisa saya. Jika memang golput akan melanda pemilu kali ini dengan persentase yang besar maka orang-orang yang menghabiskan uangnya dalam adu tampil sebagai caleg dan partai akan merasa rugi. Kita bisa lihat bagaimana sikap mereka dengan hasil golput ini, di sini kita melihat originalitas sikap mereka. Jika mereka menyalahkan dan bersikap antipati dengan hasil sehingga timbul chaos maka pemilu sekarang tak ada bedanya dengan pemilu sebelumnya. Kita dapat menyeleksi dari sikap mereka, kita lihat orang-orang yang masih bisa bertahan di masa itu. Itulah orang-orang yang seharusnya kita pilih kelak jika diadakan pemilu ulang. Golput juga sebagai jawaban akan kinerja KPU sebagai pelaksana pemilu yang tidak mau menyalahkan diri sendiri, melempar-lempar kesalahan(terlihat dari masalah DPT) kepada pihak lain. Juga golput sendiri merupakan rasa kecewa dengan sistem kepartaian. Partai masih saja menghalalkan segala cara hingga sekarang saat tulisan ini buat pagi sebelum hari H pemilu 2009 dimulai ada dua sms yang saya terima yang intinya bertuliskan menyukseskan pemilu tetapi dibelakangnya ditambahi embel-embel sebuah partai dan calegnya. Astagfirullah. Saya sangat kecewa dengan tindakan-tindakan seperti ini. Saya ingin melihat satu partai yang bersih, tanpa unsur anarkis, peduli, dan berbuat yang baik namun sayang itu seakan sebuah mimpi yang sulit dicapai.
Artikel ini bukan sebuah bentuk persuasif untuk golput, karena secara teknis artikel ini akan saya muat setelah pemilu berlangsung. Tetapi ini sebuah renungan bagaimana merubah sikap kita yang terdiferensiasi kepartaian agar merubah sikapnya yang egois dan primordialis menjadi integritas yang dapat menyatukan bangsa. Kita tidak butuh para politisi karena yang kita butuhkan seorang patriot dan negarawan yang akan menjaga dan merubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Golput bukan merupakan ketakutan, tetapi golput juga merupakan aspirasi untuk merubah Indonesia. Apapun pilihhan Anda pastikan yang Anda pilih akan merubah Indonesia ke arah yang lebih baik.
THROUGH HEART TO VOTE !
Yogyakarta, 09.04.09.
[get this widget]
GOLPUT dalam Refleksi Pemilu 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar